Harmoninews.com, Jakarta – Salah satu program prioritas Calon Bupati Kutai Barat Sahadi, S.Hut., M.Si dalam tata kelola pemerintahan adalah membangun birokrasi yang bersih dan bebas korupsi yang berbasis budaya kerja yang melayani dan efektif.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) Muhammad Irvan Mahmud Asia program yang dimiliki Calon Bupati Kutai barat ini sangat brilian dan sebuah langkah reformasi yang baik.
“Ini spirit yang baik dalam rangka mereformasi pemerintahan daerah agar bebas KKN. Sikap membangun daerah dengan prinsip sistem merit patut didukung,” kata Irvan dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).
Dari sisi pengelolaan sumber daya alam (SDA) pemerintahan transaparan dan akuntabel adalah berkah karena perizinan akan lebih cepat, menghindari pungutan dari birokrasi, dan membuat investor mendapatkan kepastian dan kenyamanan dalam berusaha.
Dia menilai, Sahadi memiliki komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semata-mata melayani publik Kutai Barat secara prefesional, transapran dan akuntabel. Apalagi Sahadi memiliki pengalaman di pemerintahan dan lebih dari cukup ia bisa mengeksekusi ide perubahan tersebut.
“Pemerintahan yang professional mencerminkan karakter pemimpin dan ini menjadi modal awal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkap Irvan.
Sebelumnya dalam berbagai kesempatan dan debat pilkada Kutai Barat, Sahadi berjanji akan menciptakan reformasi birokrasi dengan sistem akuntabilitas untuk melahirkan pemerintahan yang bebas dari KKN.
Menurut Sahadi, untuk menciptakan pemerintahan yang professional dan bersih maka akuntabilitas dan transparansi menjadi keharusan.
Sistem akuntabilitas, lanjut Sahadi harus berangkat dari sistem informasi pemerintahan daerah. Dengan seperti itu pengelolaan data pemerintahan lebih efisien, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta mempermudah pengawasan.
