Dosa Politik Jokowi di Tanah Papua
Oleh : Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia selama sepuluh tahun (2014-2024) dan dalam kurun waktu itu Jokowi berulang kali mengunjungi Tanah Papua, namun tak menyentuh jantung dan hati masyarakat Papua, yang menghadapi berbagai diskriminasi dan terancam marjinal di tanahnya sendiri.
Ia mengecilkan masalah penderitaan, kekerasan, dan berbagai persoalan kemanusiaan yang dialami Penduduk Orang Asli Papua (POAP)-pemilik tanah leluhur.
Pernyataan Jokowi pada 7 Juli 2023 telah melukai bahkan menjadi dosa bagi tanah dan bangsa Papua. Saat itu, Jokowi mengatakan begini “Jangan dilihat (negatif) karena memang secara umum, 99 persen itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja”. Lebih lanjut Jokowi mengatakan “Kita karnaval juga aman, kita kesini juga gak ada masalah, yak an? Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri”.
Pernyataan tersebut, bagi kami menyiratkan pandangan berbasis rasialisme terhadap rakyat Papua. Inilah muasal dosa-dosa politik Jokowi di Tanah Papua, yang telah merusak dan memperburuk komunikasi politik dan relasi sosial antara rakyat dan bangsa Papua dengan pemerintah Indonesia.
Adapun sembilan dosa politik Jokowi adalah:
1. Jangan dilihat (negatif). Selama ini yang melihat dan membuat rakyat dan bangsa Papua negatif adalah penguasa Indonesia.
Pemerintah Indonesia sejak 19 Desember 1961 sudah melihat POAP dengan pikiran negatif, yaitu kemerdekaan bangsa kami pada 1 Desember 1961 dianeksasi atau diinvansi militer dengan label negative “negara boneka”.
Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB telah melihat kami dengan pikiran negatif, rasis, dan fasis yaitu tidak melibatkan perwakilan bangsa Papua dalam proses pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma 30 September 1962.
Pemerintah Indonesia melalui kekuatan Angakatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) – telah melihat negatif sejarah dan kebudayaan bangsa Papua, sehingga buku-buku sejarah berhubungan dengan bangsa Papua dimusnahkan dan dibakar.
Pemerintah Indonesia juga memandang rendah martabat dan melihat secara negative terhadap rakyat dan bangsa Papua dan hak politik dihancurkan dalam proses politik Papera 1969 dengan kekuatan moncong senjata.
Lagu Mambesak yang dipopulerkan oleh (alm) Arnold Clemens Ap, Edward Mofu dan kawan-kawan yang menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Papua juga dilihat negatif oleh penguasa Indonesia dan para pemimpinnya dibunuh.
Pemerintah Indonesia menilai negatif POAP dan merendahkan martabat dengan stigma atau label separatis, makar, OPM, GPK, GPL, KKB, teroris, monyet, dan masih banyak sebutan negatif lain. Dan masih banyak tindakan kekerasan dan rasialis lainnya
2. Memang secara Umum, 99 persen itu gak ada masalah. Sesungguhnya persoalan konflik Papua itu sangat kompleks dan multidimensi. Spiral kekerasan negara menyebapkan tragedi kemanusiaan yang kronis, diperlukan penyelesain dengan serius. Karena aktor kekerasan di Papua selama ini didominasi oleh negara, pernyataan Jokowi tersebut sangat paradoks dan buruk. Karena 99 persen di Papua ada masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM berat sangat sulit dan rumit.
Akar konflik sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kini dikenal namanya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), terdapat empat: (1) sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Kalau dianggap di Papua 99 persen tidak ada masalah, mengapa Jokowi berkunjung ke Australia 4-5 Juli 2023, lalu dilanjutkan ke Papua Nugini pada 5 Juli 2023 untuk mencari atau meminta dukungan untuk “memikul dosa-dosa” Indonesia secara bersama-sama.
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno pernah menyatakan bahwa situasi Papua sedang tidak baik-baik saja. “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di dunia beradab, sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski dipakai senjata” (Suseno, 2015: 255-257).
Pastor Frans Lieshout OFM (alm.), seorang pastor Belanda dan menjadi Warga Negara Indonesia dan tinggal di Papua, dengan jernih menyatakan bahwa, “Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan, Papua tetaplah luka bernanah Indonesia” (Lieshout, 2020:601).
Pengakuan Dr. Anti Soleman dalam peluncuran 5 bku Seri Sejarah Politik, HAM, dan Demokrasi di West Papua karya Markus Haluk di Graha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023) menyatakan bahwa luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun”.
3. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Dalam keadaan sadar atau tidak sadar, Jokowi dengan rombongan ke Australia dan Papua Nugini pada 4-5 Juli 2023 lalu, merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari memperluas dan memperkenalkan akar konflik Papua Barat kepada komunitas internasional. Atau dalam bahasa Jokowi “jangan masalah kecil dibesar-besarkan”.
Rakyat awam dengan polos akan bertanya, Siapa yang membesar-besarkan masalah Papua selama ini?
Pengiriman pasukan non organik dalam jumlah besar ke Papua juga adalah bukti pemerintah ikut membesar besarkan, menyebarluaskan, memperkenalkan, mengumumkan, dan mengkampayekan bahwa di Papua 99 persen ada masalah.
Pengiriman kelompok komparador binaan intelijen negara yang dikirim ke Vanuatu pada 19-21 Juli 2023 untuk menghindari Festival Budaya Melanesia juga menunjukan bahwa ada konflik besar di Papua. Maka negara membina kelompok komparador dan gladiator untuk mengadu domba rakyat dan bangsa Papua sendiri.
Penyanderaan pilot Philip Mark Mehrthens dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) oleh pemimpin Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023 menunjukan bahwa di Tanah Papua ada masalah besar, bukan masalah kecil atau tidak ada masalah.
Jadi, secara logika dan realitas saat ini, bahwa yang membesar-besarkan, menyebarluaskan, memperkenalkan, dan mengumumkan serta mengkampanyekan akar konflik Papua adalah pemerintah Indonesia, TNI POLRI, dan kaum komparador dan galadiator. Sikap negara sangat membantu dan memperkuat bahwa di Papua Barat ada masalah besar.
4. Semua di tempat, di manapun, di Papua kan juga aman-aman saja. Bagi Jokowi, merasa aman karena dikawal dan dijaga ketat oleh pengawal Presiden dan dengan pengawasan tertutup dan terbuka dari seluruh kekuatan militer Indonesia.
Di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybart, dan pengunsi 67 ribu jiwa hidup tidak nyaman. Pada umumnya, rakyat dan bangsa Papua tidak merasa aman diatas tanah leluhur mereka, karena wajah kekerasan negara berjalan telanjang di seluruh tanah Papua, dari Sorong hingga Merauke.
Salah dan keliru, kalau ukuran aman dilihat dari posisi kenyamanan Jokowi. Sesungguhnya, rakyat dan bangsa Papua tidak nyaman dan itu terbukti ketika Jokowi datang ke Papua yang ke 17 kali, tidak ada penjemputan yang meriah, seperti di luar Papua.
5. Kita karnaval juga aman. Akar konflik Papua yang menahun dan kronis tidak ada kaitan dengan karnaval. 99 persen akar konflik Papua yang mendera hebat dalam tubuh bangsa Indonesia tidak diplester atau disembunyikan dengan kegiatan hiburan yang tidak ada manfaat langsung bagi POAP. Apa relasi antara 99 persen akar konflik Papua dengan kegiatan karnaval?
Kegiatan karnaval pasti aman karena di dalam kota dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Jadi, ukuran aman dalam pengertian dari perspektif apa? Karnaval pasti aman karena dihadiri oleh Presiden.
6. Kita ke sini juga gak ada masalah, yak an?. Pasti, dimana ada Presiden di situ pasti aman dan tidak ada masalah. Memang rasanya lucu pernyataan seorang kepala negara, maaf kesannya pernyataan itu seperti “kanak-kanak”.
7. Kita malam makan di restoran juga gak ada masalah. Dirumah makan dan di restoran memang tidak ada masalah. Tidak mungkin orang datang menggangggu karena Presiden dengan rombongan sedang makan. Bahkan setiap rumah makan dan restoran pasti dan selalu nyaman untuk para pelanggan menikmati makan siang, sore, atau malam. Pemilik rumah makan itu, selalu menjaga kualitas pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.
8. Jangan dikesankan justru yang dibesar-besarkan yang negatif-negatif. Saya coba menuliskan fakta-fakta mengenai korban yang jatuh karena peperangan atau konflik bersenjata TNI-POLRI dan TPNPB di hutan belantara Papua. Kalau penguasa Indonesia melihat masalah konflik 99 persen di Papua ini, maka korban anggota TNI pada front line (garis depan), pulang dalam duka untuk keluarganya di kampung halamannya.
Saya catat beberapa korban dari anggota TNI sebagai berikut: Peristiwa penembakan yang menyebapkan kematian Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2020 di Beoga, Kabupaten Puncak, sampai saat ini masih misteri siapa penembak sanga jenderal ini. Negara menuduh pelakunya ialah pasukan TPNPB.
Ada penembakan terhadap tenaga kesehatan Suster Gabriella Meilan (22) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang pada 13 September 2021 dan anggota TNI Prada Beryl Kholif Al Rahman ditembak mati pada 29 Juni 2022.
Pada 14-15 April 2023 di Distrik Bugi, Kabupaten Nduga, ada empat anggota TNI ditembak mati oleh TPNPB yaitu: Alm. Pratu Miftahul Arifin (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad); Alm. Pratu Ibrahim (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad); Alm. Pratu Kurniawan (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad); dan Alm. Prada Sukra (Yonif R 321/GT/13/1 Kostrad). Keempat prajurit yang ditembak mati tersebut berasal dari Satuan Tugas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna Komando Cadangan Strategis Angakatan Darat.
Ada juga penembakan terjadi di Dekai, Yahukimo, pada 13 Maret 2023. Komandan Kodim atau Dandim 1715/Yahukimo, Letkol Inf. J. V Tethool menjadi satu dari lima anggota TNI yang ditembak. Akibat penembakan ini, ada 4 prajurit TNI tertembak, salah satunya yakni Pratu Lukas Worambai meninggal dunia dan tiga prajurit lainnya, yakni Sertu Roby, Pratu Niko dan Pratu Jakonias terluka.
Apakah Presiden tetap memelihara 99 persen konflik Papua dengan pernyataan-pernyataan yang menggampangkan akar konflik Papua yang menahun, kronis, dan sudah menjadi luka mendalam di dalam tubuh bangsa Indonesia?
9. Itu merugikan Papua sendiri. Dosa politik yang ke 9 ialah siapa yang merugikan POAP atau rakyat dan bangsa Papua. Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB telah merugikan dan mengorbankan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan konspirasi politik kepentingan kapitalisme, hegemoni kolonialisme dan imperialisme melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan Papera 1969.
Pemerintah Indonesia, merugikan dan menghancurkan POAP, atau rakyat dan bangsa Papua dengan gagal melaksanakan UU Otonomi Khusus No 21 Tahun 2021. Otsus sebagai solusi politik yang berprospek damai ini benar-benar menjadi malapetaka bagi POAP karena tidak ada perlindungan, tidak ada pengakuan, tidak ada keberpihakan, dan tidak ada pemberdayaan.
Hukum menjadi alat untuk melegitimasi dan melakukan diskriminasi rasial, kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin hebat dan berani yang berpihak kepada POAP juga adalah kerugian dan kehancuran besar yang dilakukan penguasa Republik Indonesia selama ini, telah merugikan PAOP.
Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
