Harmoninews.com (Jakarta) – Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) KEMKOMDIGI bersama Drs. H. Taufiq R. Abdullah, M.A.P (Anggota Komisi I DPR RI) mengadakan webinar Forum Diskusi Publik dengan tema: “
PINJOL: MIMPI BURUK MASA DEPAN” Pada hari SELASA, 5 MEI 2026, Bertempat di Intel Studio Ps.Minggu, Komplex TNI AL, Jln. Teluk Peleng no. 32 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Narasumber 1 Drs. H. Taufiq R. Abdullah, M.A.P (Anggota Komisi I DPR RI)
Anggota DPR RI Komisi I sekaligus Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Drs. H. Taufiq R Abdullah, M.A.P, memberikan peringatan keras mengenai fenomena pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa.
Dalam pemaparannya, beliau menyoroti bahwa akselerasi digital di Indonesia telah mencapai titik yang luar biasa dengan jumlah pengguna internet menembus 229,4 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi. Namun, tingginya penetrasi seluler yang mencapai 116% ini sayangnya juga membuka pintu lebar bagi praktik financial technology (fintech) ilegal dan tidak sehat yang menjerat masyarakat dalam siklus utang yang destruktif.
Meskipun kehadiran fintech peer-to-peer lending awalnya ditujukan untuk mempermudah permodalan UMKM melalui proses yang cepat dan tanpa agunan, kenyataannya layanan ini menyimpan risiko besar. Keunggulan berupa transaksi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan persyaratan yang hanya memerlukan KTP sering kali menutup mata masyarakat terhadap kekurangan fatalnya, seperti tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional serta ketiadaan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika tidak dikelola dengan bijak, kemudahan akses pendanaan ini justru berubah menjadi jebakan finansial yang merugikan stabilitas ekonomi keluarga dan individu.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah adanya korelasi erat antara tren pinjaman online dengan aktivitas judi online. Data menunjukkan adanya pola pencarian yang serupa di mesin pencari antara kata kunci situs judi “Zeus Slot” dengan “pinjaman online”. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat meminjam uang dari pinjol untuk bertaruh di situs judi, atau sebaliknya, melakukan pinjaman untuk menutup kekalahan judi mereka.Drs. H. Taufiq R Abdullah menegaskan bahwa sinergi antara pinjol dan judi online adalah “mimpi buruk masa depan” yang harus diputus melalui literasi digital yang kuat dan pengawasan ketat, agar transformasi teknologi tetap menjadi alat pemberdayaan, bukan penghancur tatanan sosial.
Narasumber 2 Yasin Hidayat (Pegiat Literasi Digital)
Narasumber membuka pemaparan dengan menampilkan deretan pemberitaan terkini yang memperlihatkan betapa jerat pinjaman online ilegal masih terus menghancurkan kehidupan banyak orang. Mulai dari guru yang terjebak utang pinjol hingga ratusan juta rupiah, hingga kasus-kasus yang berujung pada tragedi sosial dan keluarga yang berantakan. Kasus-kasus ini bukan anomali melainkan pola yang terus berulang dan semakin meluas seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di seluruh pelosok Indonesia. Narasumber menegaskan bahwa pinjol ilegal adalah salah satu ancaman digital paling nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, namun justru paling sering dianggap remeh karena awalnya tampak sebagai solusi keuangan yang mudah dan cepat. Di sinilah letak bahayanya: ia menjebak dengan iming-iming yang terasa terlalu baik untuk ditolak, namun berujung pada mimpi buruk yang sulit sekali untuk diakhiri.
Narasumber memaparkan data mutakhir tentang lanskap pinjol di Indonesia yang mencerminkan pertumbuhan sekaligus ancaman serius. Total outstanding pinjaman online di Indonesia telah menembus angka Rp 82,92 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 23,86 persen dibandingkan periode sebelumnya — dan jumlah rekening peminjam aktif telah mencapai 2,76 persen dari populasi.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa pinjol bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan sudah menjadi bagian dari ekosistem keuangan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang mengkhawatirkan, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan digital yang memadai. Narasumber mengingatkan bahwa meski terdapat pinjol resmi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, mayoritas kasus jeratan pinjol yang merugikan masyarakat berasal dari platform ilegal yang beroperasi di luar pengawasan regulasi — dan keduanya kerap sulit dibedakan oleh masyarakat awam yang sedang dalam kondisi terdesak secara finansial.
Narasumber memaparkan empat faktor kerentanan yang membuat generasi muda menjadi sasaran utama pinjol ilegal. Pertama adalah kecanggihan teknologi tanpa hambatan: generasi muda sangat fasih menggunakan aplikasi digital, sehingga proses pendaftaran pinjol yang sepenuhnya dilakukan lewat ponsel terasa sangat mudah dan wajar. Kedua adalah faktor pendorong psikologis seperti FOMO (fear of missing out) dan tekanan sosial yang mendorong mereka mengambil keputusan finansial impulsif demi mengikuti gaya hidup tertentu. Ketiga adalah kesenjangan literasi keuangan: banyak anak muda belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengelola utang, membaca klausul perjanjian, atau menghitung total biaya pinjaman secara realistis.
Keempat — dan paling berbahaya — adalah perangkap utang pemula: pinjaman pertama yang relatif kecil dan mudah lunas memberi rasa percaya diri yang semu, mendorong mereka mengambil pinjaman berikutnya dengan jumlah yang jauh lebih besar hingga akhirnya tidak mampu membayar.
Narasumber menjabarkan enam risiko besar yang mengintai siapa pun yang terjerat pinjol ilegal. Risiko pertama adalah akses data pribadi yang tidak terkendali — aplikasi pinjol ilegal kerap meminta izin akses ke seluruh kontak, galeri foto, dan lokasi perangkat yang kemudian digunakan sebagai alat penagihan. Risiko kedua adalah bunga dan biaya yang tidak transparan, di mana total kewajiban bisa membengkak jauh dari yang dibayangkan semula. Risiko ketiga adalah tindakan penagihan yang melanggar hukum, mulai dari teror pesan, penyebaran data pribadi, hingga pengiriman foto yang dimanipulasi untuk mempermalukan peminjam. Risiko keempat adalah ancaman dan kekerasan data yang membuat korban hidup dalam ketakutan konstan. Risiko kelima adalah tekanan mental dan depresi yang berat — dalam banyak kasus, korban pinjol ilegal mengalami gangguan kecemasan serius hingga trauma psikologis berkepanjangan. Risiko keenam adalah kehilangan aset dan simpanan hidup, karena banyak korban terpaksa menjual harta benda untuk melunasi utang yang terus berbunga. Narasumber menekankan: jangan tergoda pinjaman instan, karena dampaknya bisa menghancurkan seluruh aspek kehidupan.
Narasumber menutup dengan enam kiat praktis untuk terhindar dari jeratan pinjol. Pertama, selalu berpikir kritis sebelum meminjam — tanyakan pada diri sendiri apakah kebutuhan ini benar-benar mendesak dan apakah ada cara lain untuk memenuhinya. Kedua, jaga ketat data keuangan pribadi dan jangan sembarangan memberikan akses ke kontak atau galeri ponsel. Ketiga, selalu cek legalitas dan keamanan platform di situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman apapun. Keempat, cari alternatif yang lebih aman seperti koperasi, pinjaman keluarga, atau lembaga keuangan mikro resmi. Kelima, terapkan disiplin finansial dengan hidup sesuai kemampuan dan membangun tabungan darurat. Keenam, bangun lingkungan sosial yang sehat agar tidak mudah terpengaruh tekanan gaya hidup konsumtif. “Era digital tidak hanya berisi bahaya, kok. Tetapi juga dipenuhi potensi positif. Waspada dengan apapun yang Too good to be true — dan Too bad to be true.” Pesan penutup narasumber menjadi pengingat yang relevan: teknologi digital adalah alat, dan seperti semua alat, ia bisa digunakan untuk membangun atau merusak. Kuncinya ada pada literasi — kemampuan kita untuk mengenali mana yang peluang nyata dan mana yang jebakan berbungkus kemudahan. Jika sesuatu terasa terlalu mudah atau terlalu menggiurkan untuk menjadi kenyataan, hampir selalu itulah tanda bahaya yang paling jelas. Narasumber 3
Dr. Rulli Nasrullah, M.Si (Peraktisi Kehumasan & Pakar Budaya Digital) Narasumber membuka pemaparan dengan menyodorkan data yang menggambarkan betapa gawatnya situasi judi online di Indonesia. Kerugian finansial kumulatif akibat judi online ditaksir mencapai lebih dari Rp 81 triliun per tahun berdasarkan estimasi Komdigi — sebuah angka yang setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur skala nasional. Tidak hanya itu, kasus gangguan kesehatan mental yang terkait judi online melonjak lebih dari 200 persen dalam kurun 2020 hingga 2023, berdasarkan data pasien rawat inap dan rawat jalan di RSCM. Dari sisi nilai transaksi, narasumber memperlihatkan kurva yang sangat tajam: pada 2020 nilai transaksi judi online masih berada di angka Rp 15,76 triliun, lalu melonjak drastis menjadi Rp 327 triliun hanya dalam tiga tahun pada 2023. Di sisi penindakan, Komdigi mencatat telah memblokir 1.973.967 situs selama Oktober 2024 hingga Juli 2025 — dengan 76 persen atau 1.517.864 di antaranya merupakan konten perjudian. Fakta ini menunjukkan betapa masif dan cepatnya laju penyebaran konten judi online dibandingkan kemampuan pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Narasumber memaparkan peta persebaran korban judi online yang menggambarkan kerusakan sosial yang nyata. Jawa Barat mencatat jumlah pelaku terbanyak dengan 535.644 orang dan nilai transaksi Rp 3,8 triliun, disusul Jakarta dengan 238.568 pelaku dan transaksi Rp 2,3 triliun, serta Jawa Tengah dengan 201.963 pelaku dan Rp 1,3 triliun. Sementara Jawa Timur mencatat fenomena paling memprihatinkan: meski jumlah pelakunya 135.227 orang, provinsi ini justru mencatat angka perceraian tertinggi akibat judi online — 415 kasus pada 2023 saja membuktikan bahwa dampak sosial dari judi online jauh melampaui kerugian finansial semata. Dari sisi demografis, lebih dari 53 persen pemain berada pada usia produktif antara 21 hingga 50 tahun. Kelompok usia 31 hingga 50 tahun menjadi yang terbesar dengan 1,64 juta pemain atau 40 persen dari total. Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa 80.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 440.000 remaja usia 10 hingga 20 tahun sudah terjerat judi online. Narasumber mengingatkan bahwa angka ini bukan sekadar statistik — ini adalah ancaman nyata terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Salah satu bagian paling penting dari pemaparan narasumber adalah penegasan bahwa kecanduan judi online bukan sekadar masalah moral atau finansial — ia adalah penyakit kecanduan yang merusak kimiawi otak dan menuntut intervensi medis profesional. Data RSCM 2024 menunjukkan lonjakan dua kali lipat pada pasien rawat jalan (126 pasien) dan tiga kali lipat pada pasien rawat inap psikiatri (46 pasien) akibat kecanduan judi online. Dampak fisik yang dipaparkan narasumber mencakup empat area tubuh sekaligus: gangguan kesehatan mental berupa kecemasan berlebihan, depresi berat, hingga halusinasi; kerusakan mata akibat paparan layar tanpa henti; gangguan organ dalam seperti lambung dan ginjal; serta sindrom metabolik yang mencakup diabetes, gangguan kadar lemak darah, insomnia kronis, dan penurunan daya tahan tubuh. Hanya 37,5 persen anak di Indonesia yang pernah menerima informasi tentang cara berinternet dengan aman — sebuah kesenjangan literasi digital yang narasumber sebut sebagai ‘bom waktu’ yang menunggu meledak. Narasumber tidak berhenti pada pemaparan masalah, melainkan menawarkan protokol pertahanan yang konkret dan langsung bisa diterapkan. Dari sisi teknis, orang tua dan pengguna disarankan memasang aplikasi perlindungan seperti Qustodio untuk memblokir situs berbahaya, Bark untuk memantau media sosial dari ancaman predator digital, serta Mobicip dan Kaspersky Safe Kids untuk mengatur waktu layar dan batas wilayah digital anak. Di tingkat browser, pengguna dapat menutup celah infiltrasi dengan mengaktifkan pemblokiran pop-up di pengaturan privasi dan menghindari pencarian kata kunci pemicu seperti ‘slot’, ‘gacor’, dan ‘maxwin’ agar algoritma tidak merekomendasikan konten serupa. Untuk pelaporan, narasumber mengingatkan bahwa 233.656 konten internet negatif telah berhasil ditangani berkat laporan dari masyarakat. Setiap pengguna bisa berperan dengan melaporkan konten judi yang ditemui di media sosial hanya dalam dua detik — cukup klik tiga titik di sudut konten, lalu pilih ‘Laporkan’. Bagi yang sudah terlanjur terjerat, narasumber menegaskan bahwa negara hadir melalui fasilitas rehabilitasi di RSCM Jakarta, RSJ Dr. Marzoeki Mahdi Bogor, RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Grogol, dan RSJ Menur Surabaya — seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Jangan biarkan rasa malu menghalangi pemulihan, karena kecanduan ini adalah krisis medis yang bisa diobati. Di penghujung paparannya, narasumber mengajak seluruh peserta untuk mengingat empat kata kunci: Sadari bahwa judi online adalah rekayasa sistematis bukan jalan pintas finansial; Bentengi diri dan keluarga dengan teknologi perlindungan digital; Laporkan setiap konten judi yang ditemukan; dan Pulihkan dengan memanfaatkan fasilitas medis yang tersedia. Waktu layar yang sama bisa dialihkan ke hal yang membangun masa depan — salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship Komdigi yang dapat diakses secara gratis di digitalent.komdigi.go.id.
M.NUR
Komentar