Nasional

Pileg Telah Usai, Caleg Terpilih DPRD Papua Tengah Harus Bekerja untuk Rakyat

1023
×

Pileg Telah Usai, Caleg Terpilih DPRD Papua Tengah Harus Bekerja untuk Rakyat

Sebarkan artikel ini

Harmoninews.com, Jakarta – Pemilu 2024 telah usai. Pemilu serentak untuk memilih presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan kabupaten serta DPD RI itu telah diketahui hasilnya. Memang ada perselisihan hasil yang saat ini masih bergulir di MK.

Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB) Pemilu 2024 ini menjadi pemilu pertama setelah pisah dari Provinsi Papua. Tentu ini menjadi penanda awal akan pembangunan Papau Tengah. Para wakil rakyat yang terpilih baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten sangat dinantikan kiprahnya oleh rakyat Papua Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Alus UK Murib, SE Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Tengah kepada media melalui sambungan telpon pada Jumat (10/5).

Menurut Calon Bupati Kabupaten Puncak ini, rakyat Papua Tengah menaruh asa dan harapan pada mereka–anggota DPRD 2024-2029 untuk bekerja dengan hati nurani dan mengabdi pada kepentingan rakyat.

“Menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran menjadi tiga tugas pokok anggota DPRD di Papua Tengah. Mereka menjadi penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif (gubernur dan bupati/walikota),” tegas Alus UK Murib.

Rakyat sangat membutuhkan perhatian, bagaimana wakil rakyat bekerja untuk konstituennya. “Apalagi di Papua Tengah ini banyak isu dan persoalan rakyat seperti akses pada kesehatan dan pendidikan yang perlu ditingkatkan, kemudian lapangan kerja yang memprioritaskan orang asli, pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat yang susah karena jarak pasar dengan pemukiman penduduk cukup jauh sementara infrastruktur belum memadai, dan berbagai isu lainnya,” imbuhnya.

Oleh karenanya, modal awal yang harus dimiliki oleh para anggota dewan ini adalah membangun komunikasi dengan konstituennya. “Bagi pejabat publik, komunikasi adalah elemen penting, sangat fundamental. Keterampilan komunikasi menjadi tantangan sekaligus tuntutan bagi mereka,” tandasnya.

“Pejabat publik dalam berkomunikasi setidaknya memperhatikan dua hal mendasar yaitu penguasaan masalah atau materi dan penguasaan-penyesuaian bahasa,” tutup Alus UK Murib.

Tuliskan Komentar