Harmoninews.com (JAKARTA) – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta melakukan penertiban mandiri terhadap 11 lapak dan kandang kambing yang berdiri di halaman kantor DPW PPP DKI Jakarta, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (7/11/2026).
Penertiban tersebut diwarnai penolakan sejumlah pedagang kambing yang mengaku telah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut.
Para pedagang berupaya mempertahankan lapak mereka karena menganggap lokasi itu telah menjadi tempat mencari nafkah secara turun-temurun sejak 1993.
Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Muhammad Hatta, mengatakan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya membersihkan dan menata kembali area halaman kantor partai.
Menurut Hatta, lahan tersebut rencananya akan dialihfungsikan menjadi taman bermain anak-anak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
“Kami pengurus DPW PPP DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pembersihan atau eksekusi mandiri lahan atau lapak para pedagang di lingkungan halaman kantor DPW PPP DKI Jakarta,” ujar Hatta.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan kepada para pedagang sebanyak tiga kali sejak 2025 sebelum penertiban dilakukan.
Hatta juga membantah adanya izin resmi dari kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta yang memberikan hak kepada para pedagang untuk menggunakan halaman kantor sebagai tempat berjualan.
“Ada beberapa pedagang yang melakukan perlawanan dengan alasan pernah mendapatkan izin dari salah satu oknum DPW PPP DKI Jakarta untuk berdagang di halaman kantor. Saya tegaskan, sejak kepengurusan sebelumnya, DPW PPP DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan izin untuk berjualan di lingkungan halaman kantor,” katanya.
Meski demikian, Hatta menyebut penertiban dilakukan secara bertahap agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan sesuai rencana.
Di tengah penolakan pedagang, Hatta mengatakan pihaknya tetap membuka ruang komunikasi untuk mencari jalan keluar.
Dalam mediasi antara pengurus DPW PPP DKI Jakarta dan para pedagang, pihaknya berencana menyampaikan aspirasi serta keluhan pedagang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mencarikan solusi bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan kambing di lokasi tersebut.
“Kami pimpinan DPW PPP DKI Jakarta akan menyampaikan aspirasi dan keluhan para pedagang ini kepada Pemprov DKI Jakarta agar pemerintah hadir memikirkan nasib para pedagang yang selama ini mencari nafkah dengan berdagang. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” tutur Hatta.
Sementara itu, Topik salah seorang pedagang kambing mengaku keberadaan lapak mereka di halaman kantor DPW PPP DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 1993.
Ia menyebut aktivitas berdagang tersebut bahkan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya.
Menurut pedagang tersebut, keberadaan mereka di lokasi itu bukan tanpa sepengetahuan pihak pengelola. Ia mengklaim para pedagang dahulu difasilitasi oleh salah seorang pengurus DPW PPP DKI Jakarta yang kini telah meninggal dunia.
“Kami sedang mempertahankan hak kami. Pedagang di sini sudah berdiri sejak 1993. Kami mengikuti kakek-kakek kami,” ujar pedagang tersebut.
Ia juga mengklaim pernah ada kesepakatan dengan pihak DPW PPP DKI Jakarta terkait penggunaan lahan. Bahkan, para pedagang mengaku pernah diminta membayar sejumlah uang untuk menebus bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.
Selain itu, pedagang tersebut menyebut mereka rutin membayar biaya kebersihan bulanan dan uang tahunan kepada pihak DPW PPP DKI Jakarta.
Ia mengaku pembayaran tahunan terakhir dilakukan pada 2021 dengan nominal sekitar Rp 2 juta. Menurutnya, bukti pembayaran berupa kuitansi yang dilengkapi stempel dan tanda tangan pihak PPP masih ada.
“Terakhir kami membayar pada 2021. Setiap tahun pembayarannya Rp 2 juta dan ada stempel serta tanda tangan dari pihak PPP,” katanya.
Pedagang itu mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir mereka kerap mendengar rencana pembongkaran lapak sehingga akhirnya menghentikan pembayaran tahunan.
Penertiban 11 lapak kandang kambing tersebut kini menyisakan persoalan antara pengelola lahan dan para pedagang yang telah lama beraktivitas di lokasi itu.
Di satu sisi, DPW PPP DKI Jakarta berencana menata halaman kantor menjadi taman bermain anak. Di sisi lain, para pedagang berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah agar keberlangsungan mata pencaharian mereka tetap dipertimbangkan.
(M.NUR/P-TENK)
Comment