JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia (DPP GPBI), sayap Partai Gerindra hari ini menggelar acara syukuran, menempati kantor sekretariat baru di Kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).
Acara syukuran ini, panitia juga mengadakan potong tumpeng dan memberikan santunan kepada anak yatim sebagai tanggung jawab sosial.
Hadir sebagai tamu undangan diantaranya dihadiri Obon Tabroni Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI dan Penasihat DPP GPBI, Ricky Tamba Sekretaris Bersama (Sekber) Relawan Prabowo-Gibran, Dedi Hardianto Ketua Umum DPP GPBI, Binson Purba DPP GPBI serta tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya, Obon mengatakan dengan diresmikannya kantor sekretariat baru DPP GPBI, ia berharap GPBI bisa bersinergi dengan Partai Gerindra dan DPR RI. Dimana, peran gerakan buruh memang sangat dibutuhkan dalam bentuk ide dan pemikiran dalam mensejahterahkan buruh. Obon menjelaskan, bahwa Komisi IX DPR RI saat ini sedang membahas wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
Kemudian akan membahas UU tentang sistem pengupahan, dimana agenda yang akan dibahas untuk menghapus upah sektoral kepada buruh. Lalu, mendorong standar kebijakan upah harus melibatkan perwakilan serikat buruh.
“Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan dibuat DPPR RI kedepannya harus berkualitas dan memihak kepada buruh. Sanksi yang tegas juga harus diberikan dalam undang-undang ini kalau ada pengusaha yang merugikan hak buruh,” ucapnya.
Dalam penyelesaian hubungan industrial, Obon juga menegaskan akan dibuat regulasi yang cepat dalam memutuskan perkara. Karena selama ini buruh paling sering dirugikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Termasuk, kata Obon, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pun rencananya akan segera direvisi untuk kesejahteraan buruh.
Obon juga mengatakan mendukung investor ke Indonesia untuk menghidupkan roda perekonomian negara. Kalau perusahaan ada, maka lapangan kerja pun terbuka lebar. Tapi ia menegaskan, investor yang datang ke Indonesia harus mendukung hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Serta mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Sementara itu, Ricky Tamba berharap agar GBPI bisa berkembang dan memiliki perwakilan cabang 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Lalu, GPBI juga harus bisa ikut terlibat mengaktualisasikan agenda program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk 5 tahun kedepannya. Diantaranya dalam program penegakan hukum, HAM dan demokrasi.
“Saya berharap GPBI sebagai sayap Partai Gerindra bisa memperjuangkan hak buruh, petani, nelayan. GPBI juga punya tanggung jawab besar, karena membawa nama besar Partai Gerindra, jadi harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan rakyat kecil,” ujarnya.
Dedi Hardianto mengatakan agar semua pengurus dan anggota GPBI bisa solid dan bekerja untuk kepentingan rakyat kecil. Dan GPBI juga harus bisa mewarnai politik Indonesia, dengan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam mensejahterakan buruh.
“Saya ingin GPBI harus bisa mewarnai perpolitikan di Indonesia dan memperjuangkan sebuah regulasi serta jaminan sosial yang bisa memihak pada buruh informal, petani dan nelayan,” tegasnya.
Kemudian, Dedi menegaskan agar semua kader GPBI ikut membantu program-program pemerintah. Seperti terlibat dalam percepatan program rumah murah untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Mendorong kekuatan ekonomi koperasi yang berbasiskan gerakan buruh. Serta terlibat dalam peningkatan ekonomi melalui UMKM.
“Semoga GPBI harus menjadi gerakan politik yang bisa bermanfaat dan membantu masyarakat kecil, bukan jadi penonton,” tandasnya.
