Harmoninews.com, Jakarta – Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa sangat ditentukan oleh asupan gizi yang baik sejak dalam rahim ibu dan usia anak.
Stunting masih menjadi salah satu penghambat untuk menjadikan manusia Indonesia yang cerdas.
Kutai Barat juga demikain, masih tingginya masyarakat yang rentan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir. Inilah salah satu isu utama yang kami garisbawahi dalam “Mewujudkan Masyarakat Kutai Barat yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis SDM yang Unggul” dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
Hal tersebut disampaikan oleh Calon Bupati Kutai Barat, Sahadi, S.Hut., M.Si dalam rilisnya Rabu (09/10/2024).
Menurut Sahadi untuk meningkatkan kualitas SDM Kutai Barat maka harus dimulai sejak dini. Perlu diingat, stunting muncul bukan saja kualitas gizi makanan yang dikonsumsi dan tidak tidak selalu berkaitan dengan program perlindungan sosial pemerintah.
“Kadangkala kualitas gizi yang buruk datang dari kurangnya pengetahuan pada makanan bergizi, dan pola makan yang buruk. Padahal kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama akan membuat seseorang menjadi stunting,” tegasnya.
Sahadi melanjutkan kalau stunting di Indonesia dan ini juga terlihat di Kutai Barat adalah kita menghadapi tiga beban malnutrisi yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro.
Sahadi mengungkapkan khusus untuk kekurangan gizi pada anak-anak misalnya ada anak yang mengalami stunted rendah (pendek menurut usia) dan wasted (kurus menurut tinggi badan) akan menjadi perhatian utama dan kita akan berkomitmen penuh untuk ini.
Bukan berarti yang lain tidak tertangani. “Harus dimulai sejak dini karena investasi sumber daya manusia harus dimulai usia anak-anak sehingga kita bisa mendapatkan sumber daya manusia Kutai Barat yang sehat, cerdas, dan produktif dan ini akan menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kutai Barat akan tercapai,” imbuhnya.
Untuk itu, sebagai langkah awal Sahadi akan menyelesaikan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar dari yang saat ini ada GDPK 1 Pilar. “GDPK ini penting karena akan menjadi kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan dalam proses pembangunan di Kutai Barat,” ujarnya.
“Baru setelah itu, kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan dan penurunan stunting. Tentu menyesuaikan dengan kemampuan APBD dan mencari pembiayaan lain yang kreatif dengan tetap mengacu pada aturan yang ada, termasuk upaya-upaya kolaboratif,” pungkasnya.
