Harmoninews.com, Papua Barat — Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wasirawi, Kabupaten Manokwari sudah digelar. Kesepakatan sudah ditandatangani. Namun di lapangan, mesin tambang ilegal terus beroperasi, bahkan lebih riuh dari sebelumnya. Lalu siapa yang sesungguhnya berkepentingan agar PETI ini tak pernah benar-benar mati?
DPW APRI Papua Barat memilih tidak berbasa-basi. Dalam pernyataan resminya, organisasi ini memunculkan pertanyaan keras soal kemungkinan pembiaran oleh aparat dan pemerintah daerah. Meski tidak menyebut nama, APRI secara tegas menyodorkan tiga pertanyaan tajam, apakah aparat mengetahui aktivitas ilegal ini? Apakah mereka berwenang menghentikannya? Dan jika ya, mengapa mereka diam?
Pertanyaan itu yang terus dilontarkan. Aktivitas PETI di kawasan Wasirawi bukan operasi sembunyi-sembunyi di tengah hutan. Suara mesin, pergerakan alat berat, dan ribuan orang yang hilir mudik di lokasi tambang adalah pemandangan yang tidak mungkin luput dari mata siapa pun — termasuk aparat yang bertugas di sana.
Pemerintah Kabupaten Manokwari hingga berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan apapun terkait mengapa penertiban yang telah disepakati bersama masyarakat adat dan pemilik hak ulayat itu gagal dipertahankan di lapangan. Begitu pula aparat penegak hukum — absen dari ruang publik ketika pertanggungjawaban seharusnya diberikan.
APRI Papua Barat mengingatkan bahwa tanggung jawab pengawasan wilayah, koordinasi lintas sektor, dan pencegahan aktivitas ilegal ada di pundak pemerintah daerah. Sementara penegakan hukum adalah kewajiban aparat – bukan pilihan.
Jika PETI terbukti terus tumbuh di bawah hidung aparat yang tak bergerak, publik berhak menuntut satu jawaban sederhana, ada apa di balik diam dan keheningan itu? ()
