Harmoninews.com, Jakarta – Akademisi Unkhair Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara merilis data terbaru yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut pada November 2023. Gini Ratio, indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,31. Penurunan ini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, mengindikasikan keberhasilan upaya pemerataan ekonomi di Maluku Utara.
“Meski demikian, tantangan kemiskinan masih menjadi perhatian. Berdasarkan data September 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 79,69 ribu jiwa, turun dari 82,45 ribu jiwa sebelumnya. Penurunan ini diukur berdasarkan garis kemiskinan sebesar Rp604.304 per kapita per bulan. Namun, mayoritas masyarakat miskin masih terkonsentrasi di pedesaan dan 57 pulau kecil, yang masuk dalam kategori pulau miskin,” ujar Dr. Mukhtar Adam.
Data BPS juga menyoroti dua fenomena menarik terkait kehidupan ekonomi di Maluku Utara.
“Pertama yaitu Industri Kelapa di Halmahera Utara, PT Niko, perusahaan yang beroperasi di Halmahera Utara, memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal dengan membeli buah kelapa seharga Rp1.700-1.800 per butir. Kenaikan harga kelapa ini juga memengaruhi harga kopra, yang melonjak dari Rp7.500 menjadi Rp14.000 per kilogram. Petani kini lebih memilih menjual kelapa utuh daripada mengolahnya menjadi kopra karena keuntungan bersih yang lebih tinggi. Fenomena ini menghidupkan kembali potensi Halmahera Utara sebagai lumbung kelapa, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal,” ujarnya.
Kedua, menurut Dr. Mukhtar Adam,
yaitu Produksi Hortikultura Lokal. Petani hortikultura di Halmahera Utara telah berhasil memenuhi kebutuhan pasar lokal, seperti komoditas tomat, yang konsumsi bulanannya mencapai 6 ton. Namun, pasokan dari Manado kerap membuat harga tomat lokal anjlok hingga Rp3.000 per kilogram, jauh di bawah harga layak Rp6.000 per kilogram. Meskipun demikian, sektor hortikultura tetap menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak petani.
Hilirisasi yang menjadi program andalan Presiden Joko Widodo berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, dari rata-rata 5% menjadi 27% pada 2022. Dalam Sidang Tahunan Bank Indonesia, Presiden menyebut keberhasilan hilirisasi turut meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Maluku Utara. Namun, BPS menegaskan bahwa indeks kebahagiaan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, karena faktor lain seperti hubungan sosial dan kualitas lingkungan juga memengaruhi.
“Sementara itu, kontribusi sektor tambang terhadap kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan. Wilayah seperti Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan, yang menjadi pusat kegiatan tambang, justru mencatat angka kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari sektor tambang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama petani yang bergantung pada sektor agraria seperti kopra,” terangnya.
Ketimpangan ekonomi di sekitar wilayah tambang menimbulkan tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Meskipun industri tambang menjadi motor penggerak ekonomi, manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Transparansi dan evaluasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan keberadaan tambang memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
“Keberhasilan dalam menurunkan Gini Ratio dan angka kemiskinan menunjukkan tren yang menggembirakan, namun upaya lebih lanjut diperlukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor agraria dan kawasan pedesaan. Dengan langkah konkret, Maluku Utara memiliki potensi besar untuk menjadi model pemerataan pembangunan di Indonesia, ” pungkasnya.
