Harmoninews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Program Wilayah Timur di Swiss-Bel Hotel Makasar, Sulawesi Utara, Minggu (10/12).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan BNPB ini, berlangsung selama lima hari mulai dari tanggal 9 – 13 Desember 2023.
Sebagaimana diketahui, perencanaan merupakan proses yang baku dan terjadwal dalam agenda pembangunan nasional.
Hal tersebut menghasilkan dokumen perencanaan sebagai alat kendali pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan nasional.
Kesiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang rangkaiannya akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2024 melalui mekanisme Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Musrenbangnas oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Selain menyusun rancangan Rencana Kerja BNPB-BPBD, Rakortek ini juga membahas proses sinkronisasi awal Rancangan Rencana Kerja BPBD dengan Rancangan Rencana Kerja BNPB Tahun 2025 dengan baseline pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebagai suatu langkah awal penyiapan bahan pembahasan dalam proses perencanaan Pembangunan Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPB, Rustian mengatakan bahwa diharapkan melalui kegiatan ini akan tercipta program penanggulangan bencana yang berkesinambungan.
“Saya harap melalui kegiatan kali ini akan tercipta
program-program penanggulangan bencana yang tersinkronisasi antara pusat dan daerah, dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix, serta memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Rustian.
Lebih lanjut, Rustian juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta maupun narasumber yang turut hadir secara daring maupun luring.
“Terimakasih kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah hadir baik secara daring maupun luring guna berbagi ilmu kepada kita semua dan juga kepada para undangan saya menyampaikan apresiasi atas kehadirannya dalam kegiatan ini,” tambah Rustian.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andi Eviana menyampaikan Rakortek ini akan dilakukan pembahasan mendalam dengan membagi beberapa desk.
“Selain itu juga akan dilakukan pembahasan usulan BPBD yang dibagi menjadi 5 desk yaitu :
– Desk 1 Kedeputian Bidang Sistem & Strategi serta Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
– Desk 2 Kedeputian Bidang Pencegahan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB;
– Desk 3 Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Pusat Pengendalian Operasi serta Biro Keuangan;
– Desk 4 Kedeputian Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi serta Biro Hukum, Oraganisasi dan Kerjasama;
– Desk 5 Kedeputian Bidang Logistik & Peralatan,” jelas Evi.
Adapun fokus utama dalam topik pembahasan Rakortek BNPB-BPBD Tahun 2023 ini meliputi dua hal.
Pertama, terkait dukungan pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah. Dalam forum ini, terdapat perwakilan dari Bappeda atau BPBD Provinsi untuk menyampaikan daftar kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan unit kerja pengampu kegiatan dan hasil kesepakan pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Rakortek sesuai format yang telah disusun oleh Biro Perencanaan BNPB.
Kedua, pembahasan terkait dengan usulan kebutuhan kegiatan prioritas daerah dan pelaksanaan kegiatan dari BNPB.
Untuk selanjutnya menjadi bahan pembicaraan dalam forum Rakortekrenbang kewilayahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang bermuara pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan menjadi kegiatan prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja BNPB tahun 2025.
Selain untuk kepentingan penyusunan RKP dan Renja Tahun 2025, Rakortek Tahun ini juga dilaksanakan dalam rangka menjaring kegiatan inisiatif baru yang berasal dari ide-ide cemerlang daerah untuk kepentingan penyusunan kerangka kerja pada perencanaan strategis BNPB Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan kedalam Renja per tahun.
Rakortek ini turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Rasyid, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BNPB,
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo, Kepala Bappeda Provinsi Wilayah Timur, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
